uu no 14 tahun 2008. Unduh dokumen resmi tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. uu no 14 tahun 2008

NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 dan UU No. Tujuan penulisan ini hendak mengulas kajian teoritik mengenai kendala im-plementasi Humas Pemerintah berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. Ditetapkan 30 April 2008 Ditetapkan 30 Apr 2008. UU No. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua T. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik. 25, LN. 2009. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 12. seperti UU No. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; Dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah No. pp no. H. pdf. 21, 2012 • 0 likes • 34,164 views. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. 10 Tahun. UU 34 Tahun 2009. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah DETAIL PERATURAN Abstrak. Semoga informasi ini bermanfaat. Winarno, Budi. Bagikan di | Cetak | Unduh . Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. U. 5076, LL SETNEG : 21 HLM. Peraturan. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan. 26 Tahun 2016; UU Dan PP. PENYIDIKAN 16. Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. 33 Tahun 2004, UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Presiden Republik Indonesia. Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. 7 TAHUN 1992 Menimbang : a. PENDAHULUAN Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru. 12, LN. 2023-09-06 02:25:45. 2001/ No. UU 36 2008. Status Regulasi. 2008/NO. 14 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Semarang guna mewujudkan keterbukaan informasi publik. Pasal 13dan Evaluasi Hukum Tentang Pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008) yang merupakan penugasan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN. UU No. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. – Diubah dengan Undang-Undang Nomor UU 7 TAHUN 2021 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 10 TAHUN 1994 – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2010, merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi dan pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik (right to know). Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis T. 14 Tahun 2008 Undang-Undang ini bertujuan untuk: 1. 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. PERDA_NO_10_TAHUN_2011. Menim bang : a. 4, TLN NO. TENTANG. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap Orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12. Nomor. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dan . Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa, “. profesi tersebut. E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005. 18 Tahun 2016; PP No. Adapun tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 adalah : menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah:. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut segenap badan publik di Indonesia untuk membuka pintu akses atas informasi yang dimilikinya. Nomor. 35 tentang evaluasi pelaksanaan UU No. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik T. Undang-undang (UU) NO. Kanwil NTT Dilihat: 11438. 2 Tahun 1997, UU No. Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Lanny Jaya di wilayah Provinsi Papua dalam Negara Kesatuan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) No 14 tahun 2008, termasuk di dalamnya mengenai filosofilahirnya undang-undang tersebut, analisiskontennya, dan implementasi di kehidupan masyarakat. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang :a. 14 Tahun 2008 Undang-Undang ini bertujuan untuk: 1. Permen No. Informasi Dan Transaksi Elektronik - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. 33 Tahun 2004, UU No. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2 Tahun 1997, UU No. 25 Tahun 2009 (Pelayanan Publik) UU No. 2 72Edisi: Juli-Desember Tahun 2018 IMPLEMENTASI UU NO. PP No. Peraturan Perundang-undangan. 8 No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik The community as the users of information has sufficiently important rights in the context of information disclosure. Diubah dengan : PERPU No. 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). 28, LN. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan. NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 3. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 3. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008. 2008. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459); b. 7 Tahun 1983. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Menurut UU No 36 Tahun 2008. 43 Tahun 2007; UU No. Peraturan. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disingkat UU KIP yang rencananya diterapkan tahun 2010, dilatarbelakangi dari bergulirnya reformasi dalam negara dan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi. bersama DPR menyepakati terbitnya UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), secara resmi UU ini disahkan pada tanggal 30 April 2008 dan resmi berlaku pada tanggal 1 Mei 2010. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tujuan. Permen No. BAB I Ketentuan Umum. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan. E. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008. 14 TAHUN 2008 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Oleh: MUHAMMAD ARFIAN No. 5 No. U. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; Menteri Komunikasi dan Informatika. Komisi Informasi Publik sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang menjalankan UU dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. 14. 21, 2012 • 0 likes • 34,164 views. NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang ini dibentuk Kota Tangerang Selatan di wilayah Provinsi Banten dalam Negara Kesatuan. Pasal 1 angka 9 UU KIP menjelaskan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. U. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 (UU/2008/15) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 16, LN. UU No. Tahun: 2008: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: Kementerian Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 23 September 2008 :. 34, LN. 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-undang (UU) No. jumlah permintaan informasi yang diterima; b. Pasal 17 I UU No. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang. 4852, LL. Pemrakarsa. 14 Tahun 2008; UU No. Badan / Pengarang. NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; c. UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1. METADATA PERATURAN. 2. Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); 8. Badan/Pengarang: Indonesia. 70, TLN NO. WORD [klik di sini]Pengesahan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14, LN. tentang. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. 55 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. Sifat Sifat penelitian ini adalan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai fenomena yang menunjukkan suatu bukti adanya hubungan antara hukum dan kebijakan publik khususnya dalam tahap pembentukan hukum UU KIP dan formulasi kebijakan KIP. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pilar Titik Referensi Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan,. 124, TLN NO. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 5038, LL SETNEG : 45 HLM. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. PUTUSAN Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). No. Undang-undang (UU) tentang Pornografi. Tepatnya UU KIP ini disahkan bulan April 2008, namun baru efektif diberlakukan pada tanggal 30 April 2010. Undang-undang (UU) No. PENGAWASAN 12. 14 Tahun 2008. Bentuk. HN. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Pariaman serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasian UU KIP. Tahun : 2019. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengadilan Negeri Tangerang sudah membacakan putusan atas gugatan PT Sumber Alfaria Trijaya –pengelola Alfamart—terhadap putusan Komisi Informasi Pusat pada 18 April lalu. E. Unduh file lampiran. bahwa hak memperoleh informasi merupakan. 3969, LL SETNEG : 4 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung TimurDasar Hukum Peraturan menteri ini adalah: UU No. Peraturan Perundang-undangan. 14 Tahun 2008 yang mengatur organisasi Publik untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU KIP, lingkup badan publik yang merupakan organisasi non pemerintah mencakup organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau. Maka pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. proyek saudara: artikel Wikipedia. 14. Bentuk. 11/2008 . Director at Indonesian Institute for Infrastructure Studies. Pasal 13, dan Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji. Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email. 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi. Abstrak. 14 Badan Kepegawaian Negara Yusi Fitria, A. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Dengan. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat diunduh di sini. 61, LN. Tanya (T) : Apakah UU KIP itu ? Jawab (J): UU KIP adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap warga negara RI untuk. 4398, LL SETNEG : 5 HLM. Tak hanya datang dari kalangan masyarakat sipil, sejumlah fraksi partai di DPR pun menyuarakan hal serupa. Obyek Termohon. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru. /W : UNDANG- UNDANG REPUBLI K I NDONESI A NOMOR 1 4 TAHUN 2 0 0 8 TENTANG KETERBUKAAN I NFORMASI PUBLI K DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESI DEN REPUBLI K I NDONESI A Menimbang : a. No.